Regalia News — Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan paradoks politik yang menarik. Di satu sisi, rezim ini mengklaim melanjutkan agenda pembangunan Presiden Joko Widodo. Namun di sisi lain, justru melakukan revisi strategis atas sejumlah kebijakan utama. Klaim “keberlanjutan” itu tampaknya bukan kesinambungan ideologis, melainkan reorientasi sumber legitimasi kekuasaan.
Pembatalan kenaikan PPN 12 persen, pemangkasan drastis anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Rp43,4 triliun menjadi Rp13,5 triliun, serta perubahan sistem zonasi pendidikan menandai pergeseran penting. Arah pemerintahan bergerak dari teknokrasi pembangunan menuju populisme korektif—kebijakan yang lebih menekankan respons simbolik terhadap keresahan publik ketimbang reformasi struktural jangka panjang.
Politik Revisi dan Hegemoni Baru
Perubahan ini tidak bisa dibaca sebagai pemutusan total dengan Jokowi. Justru sebaliknya, Prabowo tengah membangun blok sosial hegemonik baru: kelas menengah bawah, aparat militer, dan birokrasi daerah. Bahasa pemerintahan tetap menggunakan istilah “pemerataan” dan “keadilan sosial”, tetapi maknanya bergeser—kesejahteraan kini dipahami sebagai sesuatu yang dikawal oleh ketegasan negara, bukan semata oleh rasionalitas teknokratis.
Pembatalan kenaikan PPN menjadi contoh paling jelas. Secara fiskal, kebijakan ini tidak memperbaiki basis pajak negara. Namun secara politik, ia efektif membangun pesan bahwa pemerintah “mendengar suara rakyat”. Ini adalah politik penciptaan persetujuan publik: legitimasi diperoleh bukan lewat perubahan struktur ekonomi, melainkan lewat gestur populis yang memperkuat citra kepemimpinan.
Negara tampil dengan fungsi ganda—merespons tekanan sosial pascapandemi, sekaligus menegaskan jarak simbolik dari teknokrasi era sebelumnya. Politik citra menjadi medium konsolidasi kekuasaan, bukan alat reformasi fiskal yang mendasar.
Populisme Sosial dan Ketegangan Fiskal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon utama pemerintahan Prabowo–Gibran. Negara hadir bukan hanya sebagai pengatur ekonomi, tetapi sebagai penyelamat moral rakyat kecil. Melalui program ini, kesejahteraan, rakyat, dan figur pemimpin dirangkai dalam satu narasi populis yang kuat.
Namun persoalannya muncul pada ranah fiskal. Di tengah pemangkasan anggaran IKN dan pembatalan kenaikan PPN, pemerintah tetap mempertahankan belanja sosial besar. Ketegangan antara populisme sosial dan rasionalitas fiskal semakin nyata.
Masalahnya bukan pada niat sosial, melainkan pada pola redistribusi. Tanpa penajaman sasaran dan penguatan basis produksi lokal, belanja sosial berisiko menjadi redistribusi semu. Rakyat merasa diperhatikan, tetapi struktur ketimpangan tidak berubah. Bahkan, ketergantungan pada negara justru makin dalam.
Normalisasi Peran Militer
Jika era Jokowi membuka pintu keterlibatan militer di ruang sipil, era Prabowo menormalkannya. TNI kini terlibat aktif dalam pengawasan distribusi pangan, pengamanan proyek strategis, hingga program kedaulatan pangan.
Instruksi pelibatan TNI dalam food estate dan pembangunan perbatasan menunjukkan bahwa militerisasi ruang sipil bukan lagi pengecualian, melainkan new normal. Praktik ini dibungkus dengan narasi efisiensi, profesionalisme, dan stabilitas nasional.
Risikonya serius: akuntabilitas publik bergeser dari mekanisme demokratis menuju mekanisme komando. Keputusan tidak lagi lahir dari deliberasi, melainkan dari klaim kebutuhan stabilitas. Reformasi sektor keamanan pasca-1998 pun mengalami kemunduran halus.
Politik Simbolik dan Imajinasi Persatuan
Prabowo–Gibran juga berupaya tampil sebagai pemersatu bangsa, meredam polarisasi politik yang tajam pada era sebelumnya. Namun persatuan yang dibangun cenderung bersifat simbolik dan vertikal.
Keputusan penetapan empat pulau dalam sengketa Aceh–Sumatra Utara sebagai wilayah Aceh, misalnya, lebih menegaskan citra presiden pemersatu ketimbang membangun dialog struktural dengan masyarakat dan pemerintah daerah terkait. Harmoni dihadirkan sebagai imaji, bukan sebagai proses partisipatif.
Negara kuat diproyeksikan sebagai figur paternalistik yang menyatukan, sementara ruang partisipasi publik justru menyempit.
Konsolidasi Tanpa Transformasi
Setahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan keberhasilan dalam konsolidasi kekuasaan: meredam konflik elite, membangun citra kepemimpinan tegas, dan menata ulang legitimasi politik. Namun konsolidasi ini belum disertai transformasi struktural dalam ekonomi, demokrasi, maupun tata kelola negara.
Pemangkasan anggaran IKN dan program sosial besar belum diarahkan pada pembangunan kapasitas daerah atau pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Yang tampak dominan adalah politik reputasi—peneguhan citra pro-rakyat—bukan perubahan mendasar.
Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga stabilitas, melainkan menggeser logika kekuasaan dari paternalistik ke partisipatif. Dari negara yang hadir di panggung simbolik, menuju negara yang benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya.
Penulis : Ruben Cornelius Siagian